Pelapisan sosial atau stratifikasi sosial (social stratification) adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara bertingkat.Dalam masyarakat dimanapun di dunia, akan selalu dijumpai keadaan yang bervariasi, keadaan yang tidak pernah akan sama. Satu hal yang tidak dapat kita sangkal adalah bahwa keadaan di dunia selalu bergerak dinamis. Masyarakat sebagai bagian dari lapisan sosial sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dimana mereka merupakan sistem hidup bersama.

Didalam kehidupan bermasyarakat terdapat orang yang berpenghasilan tinggi, sedang dan rendah ada pula yang berpenghasilan tetap dan tidak tetap. Kenyataan-kenyataan yang terlihat seperti ini menunjukkan bahwa didalam kehidupan manusia bermasyarakat, terdapat adanya tingkatan/lapisan didalamnya pelapisan terdapat sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Pelapisan maksudnya adalah keadaan yang berlapis-lapis atau bertingkat-tingkat. Perwujudan dari gejala stratifikasi sosial adalah adanya tingkatan tinggi dan rendah.Masyarakat yang berstatifikasi sering dilukiskan sebagai suatu kerucut atau piramida, dimana lapiasan bawah adalah paling lebar dan lapisan ini menyempit keatas.

Pelapisan sosial sudah dikenal sejak zaman prasejarah dimana pembagian dan pemberian kedudukan yang berhubungan dengan jenis kelamin nampaknya menjadi dasar dari seluruh sistem sosial. Didalam organisasi masyarakat primitif dimana belum mengenai tulisan pelapisan masyarakat dikenal adanya kelompok-kelompok pemimpin suku yang berpengaruh dan memiliki hak-hak istimewa didalam masyarakat suku tersebut.

Cita-cita kesamaan derajat sejak dulu telah diidam-idamkan oleh manusia. Agama mengajarkan bahwa setiap manusia adalah sama. Manusiamempunyai hak yang dibawanya sejak lahir yang melekat pada dirinya. Beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, karena itu bersifat asasi serta universal.Di dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa, tiap-tiap warganegara  berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu